Sementara itu, Bank Indonesia juga memperkuat keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pasar uang, dan pasar valuta asing. Namun, Bamsoet menilai tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten, diawasi secara ketat, dan diuji secara berkala.
Dia mendorong pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BSSN, BIN, Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta industri perbankan membangun pusat koordinasi krisis siber sektor keuangan yang terintegrasi. Upaya tersebut perlu diperkuat dengan audit keamanan berkala, red teaming, pengujian penetrasi, simulasi serangan terhadap layanan pembayaran, penyediaan cadangan data yang aman, serta standar waktu pemulihan layanan bagi setiap bank dan penyelenggara sistem pembayaran.
"Bank nasional harus memperkuat enkripsi, autentikasi berlapis, deteksi transaksi anomali secara waktu nyata, perlindungan aplikasi perbankan, dan kesiapan pemulihan layanan. Risiko tidak hanya datang dari peretas yang menyerang langsung, tetapi juga dari kelemahan vendor, pusat data, perangkat pegawai, kebocoran kredensial, phishing, malware, dan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan," ujar Bamsoet.
Dia juga menyoroti ancaman deepfake, pemalsuan suara pejabat, ransomware, pencurian identitas digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menipu nasabah dan menembus sistem keamanan. Karena itu, menurut Bamsoet, peningkatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan tata kelola, serta literasi digital masyarakat.
Terkait dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Bamsoet menegaskan perkara tersebut harus ditangani melalui penyelidikan yang profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Menurutnya, penanganan perkara harus mampu mengungkap fakta secara objektif, memastikan pihak yang bertanggung jawab, mengevaluasi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat pengamanan perangkat dan jaringan komunikasi pejabat negara.
"Jika terdapat bukti pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya harus diproses tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kekuasaan, atau kedekatan. Namun seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah," imbuhnya.
