NADIKABAR.COM — Provinsi Banten menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi kedua setelah Jawa Barat (Jabar). Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, merasa miris dengan kondisi tersebut.

"Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha, dan dekat dengan Ibu Kota, kok banyak yang terkena PHK. Nah, itu kelihatan secara ekonomi global ini masih menjadi persoalan, ditambah dolar yang terus naik, sehingga pengusaha merasa bebannya berat," kata Dimyati, Jumat (13/11/2026).

Dimyati menyebut ada banyak faktor yang memengaruhi tingginya PHK di Banten. Salah satunya, situasi ekonomi global yang berdampak besar terhadap industri di Tanah Jawara.

"PHK ini terjadi kan kemungkinan karena pengusahanya rugi atau defisit di tengah situasi ekonomi global saat ini," ujarnya.

Ia menyebut perlu kolaborasi antarsektor untuk menjaga agar iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja di Banten tetap terjaga. Dimyati juga mendorong agar pemerintah mengkaji berbagai opsi insentif bagi dunia usaha.

"Maka ini memang penting bagi kita untuk sinergi menjaga keberlanjutan industri, dan ini menjadi prioritas bersama," paparnya.

"Nah, itu yang sedang kita bahas, seperti opsi tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha agar beban mereka tidak terlalu berat di tengah situasi ekonomi global saat ini," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, pada periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 72.336 tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan dicatat Kementerian Ketenagakerjaan. Sekitar 20,31% atau tepatnya 14.694 orang yang melaporkan terkena PHK berasal dari Provinsi Jawa Barat.

"Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31%," tulis keterangan resmi dalam situs Satu Data Kemnaker, Minggu (8/11).

Selain Jawa Barat, Provinsi Banten juga menyumbang angka PHK cukup besar, yakni 8.649 orang. Disusul Jawa Tengah dengan total laporan 6.860 orang.

Perlu diketahui, tenaga kerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim hingga batas waktu enam bulan sejak tanggal PHK. Oleh karena itu, data dalam enam bulan terakhir masih bersifat dinamis dan dapat terus mengalami pembaruan.