Menurut Hermawan, beras tersebut dikhawatirkan tidak sampai ke masyarakat, melainkan dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium atau beras komersial.
Salah satu pemicu praktik ini diduga adalah kualitas beras SPHP yang kini tergolong baik. Seluruh pasokan beras Bulog tahun ini berasal dari panen petani dalam negeri, tanpa impor.
"Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi," jelas Hermawan.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, praktik penyalahgunaan program subsidi pemerintah termasuk pengoplosan beras SPHP merupakan perilaku amoral.
"Ini kejam. Beras SPHP adalah kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ini pengkhianatan terhadap 115 juta petani sekaligus merugikan konsumen. Kalau ada hukuman terberat, pelaku patut dijatuhi hukuman itu," kata Amran.
Amran menuturkan sikap tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menoleransi praktik yang merugikan masyarakat.
Sebagai catatan, setiap kilogram beras SPHP mengandung subsidi negara sekitar Rp5.510 yang disalurkan melalui Bulog, sehingga harga jualnya dapat berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
