NADIKABAR.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, Penghargaan Pembangunan Nasional (PPD) diharapkan menjadi instrumen evaluasi komprehensif yang memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pelaksanaan Prioritas Nasional di daerah.
"Kami berharap PPD tidak hanya menjadi instrumen penghargaan saja, tapi bisa menjadi umpan balik bagi kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah," kata Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas Tri Dewi Virgiyanti di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pada PPD 2026 untuk tingkat provinsi semua mengikuti seleksi tanpa terkecuali, sedangkan tingkat kabupaten dari 416 yang mengirimkan 334 sementara untuk tingkat kota 86 dari 94.
Ia mengatakan bahwa penghargaan yang sudah berjalan dari 2011 itu pesertanya meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah nominasinya pun kini ditambah, terutama untuk daerah yang baru saja dimekarkan.
Bappenas kata Virgiyanti berharap bahwa penghargaan tersebut dapat ditularkan ke daerah lainnya, agar pembangunan dapat merata seluruh Indonesia.
"Praktik baik yang ditemukan tidak berhenti pada satu daerah, tapi dapat direplikasi kepada seluruh daerah yang lain," ujarnya.
Untuk penjurian kata dia dilakukan oleh kalangan profesional, tokoh, dan juga dari akademisi dengan sejumlah kriteria penilaian mulai dari perencanaan program, capaian pembangunan, dan inovasi.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan anugerah PPD 2026 merupakan apresiasi atas prestasi dalam kualitas perencanaan, pencapaian kinerja pembangunan, dan inovasi, kali ini tema yang diusung yaitu “Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah”.
"Kita ingin pada waktu merencanakan pembangunan daerah, bukan hanya di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, tapi juga kalau bisa sampai di desa," ujar Menteri Pambudy.
