NADIKABAR.COM — Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Putut Hari Satyaka mengatakan investasi untuk pembiayaan pembangunan secara keseluruhan membutuhkan Rp47 ribu triliun selama 2025-2029.

“Investasi untuk pembiayaan pembangunan secara keseluruhan itu butuh Rp47 ribu dalam lima tahun ke depan, 2025 sampai 2029,” ungkapnya dalam agenda dalam agenda SDGs Annual Conference (SAC) 2026 | Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu.

Kebutuhan pendanaan tersebut yang begitu besar dinyatakan belum mampu didukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang hanya dapat menopang 7-8 persen dari total kebutuhan tersebut.

Karena itu, sisa pembiayaan yang ada perlu ditopang melalui sinergi antara Badan Usaha Milik Negara melalui Danantara, serta partisipasi aktif sektor swasta yang ditargetkan berkontribusi hingga 80 persen.

Menurut dia, pemerintah memegang peran sentral untuk menarik keterlibatan swasta secara optimal, yang dapat dilakukan melalui penyediaan instrumen kebijakan, kerangka regulasi, serta anggaran publik yang berfungsi membangun ekosistem dasar.

Pendanaan publik, menurut dia, diperlukan pada tahap awal riset dan pengembangan, hingga penyediaan infrastruktur penunjang.

Peran negara dinilai sangat krusial dalam menanggung risiko paling tinggi melalui penciptaan mekanisme mitigasi risiko (de-risking mechanism).

Ia menjelaskan, keberadaan instrumen penjaminan khusus seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta fasilitas pendukung di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disiapkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan modal bagi investor terhadap risiko proyek skala besar, misalnya pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Hal-hal seperti ini yang akan menarik swasta untuk ikut masuk. Karena kalau nggak ada ini, nggak bakalan mau masuk swasta. Dari mana ceritanya swasta mau masuk kalau ternyata melihat risikonya tinggi sekali?,” ucap Putut.

Pengalaman global menunjukkan bahwa transisi pembiayaan pembangunan perlu dilakukan lebih fleksibel, sebagaimana tercermin dari model pembiayaan terpusat di China pada masa lalu.

Adapun di Indonesia, diperlukan mobilisasi pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan filantropi hingga investor komersial, dengan menciptakan ekosistem investasi yang kredibel.

Menurut dia, kunci keberhasilan untuk menarik pihak swasta sangat tergantung pada kejelasan desain proyek dan kesiapan dokumen persiapan proyek yang berkualitas tinggi dan layak secara finansial.

“Intinya kita harus punya ekosistem, kita harus ready dengan blended. Karena kalau semuanya menggantungkan anggaran negara, nggak akan jalan. Kalau tidak dibangun ekosistem juga nggak akan jalan,” kata dia.

“Kalau pemerintah nggak jalan duluan juga (yang lain) nggak jalan karena dia (pemerintah) yang menanggung resiko paling tinggi. Ya harus siap juga pemerintah. Jangan sampai pemerintah bilang itu sudah serahkan swasta saja. Swasta nggak akan ada yang tertarik, kalau memang tidak ada sesuatu yang membuatnya menguntungkan,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas.