NADIKABAR.COM — Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas) Putut Hari Satyaka menyatakan prioritas pembangunan dalam konteks hubungan antara badan usaha dengan pemerintah adalah pangan, energi, dan hilirisasi industri.
“Kalau prioritasnya, kalau yang dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) itu memang sekarang lebih banyak fokus pada human capital development, social development. Tapi untuk yang infrastructure, itu kita lebih menekankan pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemudian hilirisasi,” ujar Putut dalam doorstop pasca agenda Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, langkah hilirisasi menjadi krusial agar Indonesia tak lagi sekadar menjual bahan mentah, tetapi mampu memproduksi barang dengan nilai tambah tinggi.
Terkait sektor energi, adanya ketidakpastian global perihal isu Selat Hormuz membuat pembangunan sumber energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak untuk digarap secara bersama.
Saat ini, pemerintah dihadapkan pada target waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga 60 program prioritas pembangunan nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus segera direalisasikan melalui keterlibatan pelaku usaha yang tepat dengan perencanaan proyek yang baik.
“Proyek preparation itu tidak bisa dilakukan oleh swasta sendiri maupun oleh pemerintah sendiri, karena kita harus (merumuskan) struktur model bisnisnya mau seperti apa. Kalau melibatkan pemerintah dari APBN-nya seperti apa, dari investasi swastanya seperti apa, mitigasi risikonya seperti apa. Nah, proyek-proyek secara detail ini sedang kita petakan,” ujar Putut.
“Dari 60 ini nanti yang akan goal dengan usahanya, dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) yang mana, yang seperti apa. Milestone-nya nanti adalah keberhasilan dari beberapa proyek PKPN (Program Kerja Prioritas Nasional) yang di tahun 2026 sudah mulai jalan. Bukan berarti PKPN ataupun proyek strategis nasional itu langsung selesai semuanya, tapi mulai jalan berdasarkan informasi yang semakin solid,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka mengejar target prioritas pembangunan.
“Di daerah-daerah butuh sekali banyak pembangunan. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah. Tinggal kita menunggu kira-kira prioritas yang perlu dibangun apa dan pola sinerginya akan seperti apa, sehingga pembangunan ini tentu bisa dipercepat karena pembangunan yang dibutuhkan sangat lebih besar dibandingkan mungkin APBN yang ada saat ini,” kata Taufan.
“Jadi dengan potensi yang ada di dunia usaha, insya Allah pembangunan bisa kita lebih percepat,” ujarnya pula.
