Karena itu, Indonesia disebut telah menetapkan arah pembangunan nasional yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045. Salah tujuan utama yang ditargetkan Indonesia yaitu menciptakan perekonomian lebih produktif, inklusif, tangguh, dan mampu menciptakan peluang di berbagai wilayah.
Mitra pembangunan dinilai dapat membantu guna mempercepat transformasi pembangunan, tetapi kerja sama harus selaras dengan prioritas nasional, terintegrasi lintas sektor, dan dirancang untuk memperkuat institusi dalam negeri. Dalam konteks inilah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap memainkan peran yang strategis.
“PBB membawa sesuatu yang melampaui sumber daya keuangan. PBB menghadirkan pengetahuan, pengalaman internasional, kredibilitas kelembagaan, serta kemampuan untuk menghubungkan pemerintah dengan keahlian global. Kekuatan ini seharusnya dimanfaatkan bukan semata-mata untuk melaksanakan program, melainkan juga untuk membantu negara-negara membangun kapasitas agar mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri,” kata Wakil Kepala Bappenas.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengharapkan adanya kemitraan dengan PBB dalam agenda prioritas-prioritas nasional yang memungkinkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan saling memperkuat untuk menciptakan model pembangunan yang dapat diperluas penerapannya secara nasional dan dipertahankan dalam jangka panjang.
Melalui Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan kerja sama triangular, Indonesia dinilai dapat semakin berperan sebagai pusat pertukaran pengetahuan, penggalangan kemitraan, dan pengembangan solusi praktis di antara negara-negara Global South.
