Bappenas juga meyakini bahwa kerja sama pembangunan harus mengakui keterkaitan antara perdamaian dan kesejahteraan, karena konflik menghancurkan peluang ekonomi, melemahkan institusi, dan memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan Indonesia mengembangkan Indonesian Peacebuilding Institute atau Institut Pembangunan Perdamaian Indonesia di Bandung, Jawa Barat.
“Melalui kerja sama yang melibatkan Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Universitas Padjadjaran, kami melihat peluang untuk bekerja sama dengan PBB dalam menghubungkan pembangunan perdamaian dengan pembangunan dan ketahanan kelembagaan. Sebab, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berarti hadirnya kondisi yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan yang lebih baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, dirinya berharap agar kemitraan strategis mampu mendorong investasi, alih-alih hanya mengandalkan bantuan, dan memperkuat institusi nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan permanen pada keahlian pihak eksternal.
Febrian menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama pembangunan seharusnya tidak dinilai dari seberapa besar bantuan yang telah disalurkan, melainkan dari seberapa jauh negara-negara mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri. Menurut dia, warisan sejati dari kerja sama internasional bukanlah bantuan yang ditinggalkan, melainkan kapasitas yang tetap ada ketika bantuan tidak lagi diperlukan.
“Itulah, menurut saya, makna dari partnership for scale atau kemitraan untuk memperluas dampak pembangunan, dan inilah masa depan kerja sama pembangunan yang ingin diwujudkan Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Wakil Menteri PPN.
