Melalui satu kawasan pelayanan, proses pemeriksaan dan sertifikasi karantina diharapkan berlangsung lebih efisien sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan perdagangan antardaerah maupun ekspor.

"Insyaallah dengan satu kawasan, itu lebih cepat, lebih pasti, lebih mudah, lebih murah. Karena orang tidak perlu ke pos sana, pos sini. Satu pintu saja," ujarnya.

Karding menyebut pembangunan instalasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi dan pengembangan ekspor Sulawesi Tengah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peningkatan kapasitas perdagangan daerah tidak cukup hanya dengan mendorong pelaku usaha memperluas pasar. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur pelayanan yang mampu memberikan kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan persyaratan karantina.

"Dengan fasilitas yang terintegrasi, pemeriksaan komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan produk turunannya diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif," jelasnya.

Karding menegaskan bahwa peran karantina tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelancaran perdagangan sekaligus melindungi sumber daya hayati Indonesia.

Setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan harus memenuhi ketentuan karantina untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama serta penyakit yang berpotensi merugikan sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan.

Ia mencontohkan ketatnya persyaratan ekspor durian dan sarang burung walet ke pasar internasional. Ketidaksesuaian dengan persyaratan negara tujuan dapat berujung pada penolakan komoditas, bahkan pembatasan terhadap perusahaan eksportir.