Karena itu, keberadaan fasilitas pemeriksaan dan laboratorium yang memadai menjadi penting untuk membantu pelaku usaha memastikan komoditas yang diperdagangkan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Karding juga menyinggung pengalaman penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2022 sebagai pengingat besarnya risiko yang dapat ditimbulkan penyakit hewan terhadap perekonomian nasional.

"Penguatan infrastruktur karantina merupakan bagian dari langkah pencegahan agar ancaman serupa tidak semakin membebani peternak, pelaku usaha, dan negara," jelasnya.

Ia berharap keberadaan instalasi karantina terintegrasi nantinya tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperlancar arus perdagangan, memperkuat hilirisasi, dan membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi komoditas unggulan Sulawesi Tengah.

Karding juga menilai hibah lahan tersebut menjadi contoh penting kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelayanan publik.

Dengan dukungan pemerintah provinsi dan komitmen pembangunan dari Barantin, lahan seluas sekitar satu hektare tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat pelayanan karantina yang mampu menjawab kebutuhan perdagangan dan perlindungan sumber daya hayati di Sulawesi Tengah.

"Ini juga adalah bentuk kerja sama yang baik antara pusat dan daerah," tutupnya.