NADIKABAR.COM — Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding meminta jajarannya segera menindaklanjuti hibah lahan seluas sekitar satu hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan instalasi karantina terintegrasi. Ia pun tidak ingin dukungan pemerintah daerah tersebut berhenti sebatas penyerahan lahan tanpa diikuti realisasi pembangunan.

Karding bahkan secara khusus mengingatkan Kepala Balai Karantina Sulawesi Tengah Ahmad Mansuri Alfian untuk memastikan rencana pembangunan fasilitas tersebut benar-benar terlaksana. Hal itu disampaikannya dalam sambutan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/11).

"Artinya, akan saya minta kepada Pak Alfian sebagai Kepala Balai, supaya ini jangan nanti saya di depan gubernur janji mau dibangun, tidak dibangun-bangun. Awas memang. Harus dibangun," kata Karding dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Karding menyatakan telah meminta agar kebutuhan anggaran pembangunan tersebut diusulkan untuk tahun 2027. Ia berkomitmen mendorong realisasi pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran Barantin.

"Insyaallah 2027 ini sudah saya minta untuk dianggarkan," tuturnya.

Hibah lahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap penguatan pelayanan karantina. Dukungan tersebut sekaligus menjadi amanah yang harus dijawab melalui pembangunan fasilitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Barantin berencana membangun instalasi karantina terintegrasi yang menggabungkan fasilitas pemeriksaan hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu kawasan. Karding menambahkan, fasilitas tersebut juga akan dilengkapi laboratorium untuk mendukung pemeriksaan dan pengujian penyakit maupun organisme pengganggu.

Karding menjelaskan, konsep integrasi tersebut dirancang untuk memangkas proses pelayanan yang selama ini mengharuskan pengguna jasa mendatangi sejumlah lokasi pemeriksaan.

Melalui satu kawasan pelayanan, proses pemeriksaan dan sertifikasi karantina diharapkan berlangsung lebih efisien sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan perdagangan antardaerah maupun ekspor.

"Insyaallah dengan satu kawasan, itu lebih cepat, lebih pasti, lebih mudah, lebih murah. Karena orang tidak perlu ke pos sana, pos sini. Satu pintu saja," ujarnya.

Karding menyebut pembangunan instalasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi dan pengembangan ekspor Sulawesi Tengah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peningkatan kapasitas perdagangan daerah tidak cukup hanya dengan mendorong pelaku usaha memperluas pasar. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur pelayanan yang mampu memberikan kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan persyaratan karantina.

"Dengan fasilitas yang terintegrasi, pemeriksaan komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan produk turunannya diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif," jelasnya.

Karding menegaskan bahwa peran karantina tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelancaran perdagangan sekaligus melindungi sumber daya hayati Indonesia.

Setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan harus memenuhi ketentuan karantina untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama serta penyakit yang berpotensi merugikan sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan.

Ia mencontohkan ketatnya persyaratan ekspor durian dan sarang burung walet ke pasar internasional. Ketidaksesuaian dengan persyaratan negara tujuan dapat berujung pada penolakan komoditas, bahkan pembatasan terhadap perusahaan eksportir.

Karena itu, keberadaan fasilitas pemeriksaan dan laboratorium yang memadai menjadi penting untuk membantu pelaku usaha memastikan komoditas yang diperdagangkan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Karding juga menyinggung pengalaman penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2022 sebagai pengingat besarnya risiko yang dapat ditimbulkan penyakit hewan terhadap perekonomian nasional.

"Penguatan infrastruktur karantina merupakan bagian dari langkah pencegahan agar ancaman serupa tidak semakin membebani peternak, pelaku usaha, dan negara," jelasnya.

Ia berharap keberadaan instalasi karantina terintegrasi nantinya tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperlancar arus perdagangan, memperkuat hilirisasi, dan membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi komoditas unggulan Sulawesi Tengah.

Karding juga menilai hibah lahan tersebut menjadi contoh penting kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelayanan publik.

Dengan dukungan pemerintah provinsi dan komitmen pembangunan dari Barantin, lahan seluas sekitar satu hektare tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat pelayanan karantina yang mampu menjawab kebutuhan perdagangan dan perlindungan sumber daya hayati di Sulawesi Tengah.

"Ini juga adalah bentuk kerja sama yang baik antara pusat dan daerah," tutupnya.