NADIKABAR.COM — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mendorong seluruh Baznas di tingkat pusat hingga daerah untuk memperkuat mitigasi risiko hukum dan tertib administrasi melalui penguatan pengelolaan arsip dinamis dan retensi dokumen dalam pengelolaan zakat yang akuntabel.
Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan, pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kelembagaan. Setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan dalam pengelolaan zakat harus memiliki dasar hukum serta rekam jejak administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Arsip bukan sekadar tumpukan kertas atau dokumen pelengkap semata, melainkan merupakan alat bukti yang sah, sekaligus menjadi benteng perlindungan dan instrumen mitigasi risiko hukum bagi Baznas. Apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit, Baznas telah siap dengan rekam jejak yang transparan dan akuntabel," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Zainut menyampaikan, sebagai bentuk penguatan tata kelola kearsipan, Baznas telah menerbitkan sejumlah instrumen regulasi internal, di antaranya Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Keputusan Ketua Baznas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip, Peraturan Ketua Baznas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip, serta Keputusan Ketua Baznas Nomor 250 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
"Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi secara konsisten di seluruh tingkatan Baznas," ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Padiksit menyampaikan pentingnya pengelolaan kearsipan yang tertib dan berkelanjutan pada semua tingkatan Baznas untuk menjaga pengelolaan zakat yang akuntabel.
"Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti. Pertama, penghimpunan melalui bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi. Kedua, pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan, dan bukti penyaluran. Ketiga, pendayagunaan melalui program, pendampingan, dan laporan hasil. Keempat, akuntabilitas melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan," ucap Rio.
Ia menegaskan, arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya menjadi alat bukti hukum, dan juga bukti kepada muzaki bahwa amanahnya terjaga. Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemusnahan yang sah dapat dilakukan jika sebuah arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara," tutur Rio Admiral Padiksit.