"Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti. Pertama, penghimpunan melalui bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi. Kedua, pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan, dan bukti penyaluran. Ketiga, pendayagunaan melalui program, pendampingan, dan laporan hasil. Keempat, akuntabilitas melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan," ucap Rio.

Ia menegaskan, arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya menjadi alat bukti hukum, dan juga bukti kepada muzaki bahwa amanahnya terjaga. Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemusnahan yang sah dapat dilakukan jika sebuah arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara," tutur Rio Admiral Padiksit.