NADIKABAR.COM — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerbitkan buku berisi perjalanan transformasinya sejak awal dibentuk pada Oktober 2024 hingga saat ini. Buku ini membeberkan perubahan dan upaya pengembangan peran Kemenimipas, serta tantangan tugas ke depan.

Buku setebal 151 halaman ini ditulis dalam rangka Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, yang akan diperingati pada 19 November mendatang. Bedah buku yang digelar pada Senin (16/11) dengan mengundang anggota Komisi III DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Deputi I Kantor Staf Presiden Heru Kreshna Reza, Direktur Pembangunan Hukum, HAM dan Imipas Hendra Wahanu Prabandani hingga pakar kebijakan administrasi dari Universitas Indonesia Rudiarto Sumarwono sebagai penanggap.

"Keberhasilan transformasi kelembagaan tak cukup dinilai dari terbentuknya organisasi baru atau banyaknya program yang dijalankan. Perubahan tersebut perlu dilihat melalui indikator kinerja dan manfaat kebijakan bagi masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia kepada NadiKabar di Kantor Kemenimipas, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (16/11/2026).

Ia mengatakan buku ini disusun dengan menghubungkan mandat kelembagaan, kebijakan dan program, instrumen pelaksanaan, hasil serta dampak, hingga evaluasi pengembangan kementerian ke depan. Salah satu pembahasan utama, lanjutnya, adalah kontribusi Kemenimipas terhadap 8 agenda prioritas nasional dan pelaksanaan 15 Program Aksi 2026.

"Mencakup digitalisasi pelayanan keimigrasian, penyederhanaan regulasi visa, penguatan pengawasan perlintasan, pemberantasan narkoba di lapas, penanganan kelebihan kapasitas hunian, hingga pemberdayaan warga binaan," tutur Asep.

Sebagai Kementerian yang memayungi Direktorat Jenderal Imigrasi, sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan public dituangkan dalam buku ini. Salah satunya melalui pengembangan layanan digital seperti M-Paspor, All Indonesia, dan Dashboard Monitoring.

"Penggunaan All Indonesia telah mencapai 18,6 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional. Sementara itu, pengembangan sistem pemantauan keimigrasian diarahkan untuk mendukung integrasi data dan penguatan pengawasan," ujar Asep.

Penyederhanaan regulasi visa sebagai wujud transformasi di bidang imigrasi turut diulas dalam buku ini. "Jumlah indeks visa berkurang dari sebelumnya 133 menjadi 110 indeks. Selain itu, klasifikasi visa tertentu disederhanakan dari 31 jenis menjadi enam jenis," sambung dia.