Asep melanjutkan, dari sisi penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor visa pada semester pertama 2026 tercatat mencapai Rp2,815 triliun. Angka tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp2,646 triliun.

"Penguatan infrastruktur pemeriksaan keimigrasian turut menjadi perhatian. Jumlah autogate yang sebelumnya tercatat sebanyak 108 unit di bandara internasional berkembang menjadi 306 unit yang tersebar di bandara, pelabuhan laut, hingga pos lintas batas negara," ucap dia.

Asep juga bicara soal transformasi di bidang pemasyarakatan. Salah satu perubahan yang disoroti selama dua tahun Kemenimipas berdiri, adalah penanganan kelebihan kapasitas hunian atau overcrowding.

"Alhamdulillah, tingkat kelebihan kapasitas hunian pemasyarakatan yang mencapai sekitar 95 persen pada 2024 kini menurun menjadi sekitar 85 persen pada April 2026. Penanganan persoalan tersebut dilakukan melalui sejumlah pendekatan, antara lain pemindahan warga binaan, optimalisasi arus keluar narapidana yang memenuhi persyaratan, serta pengembangan kapasitas hunian," jelas Asep.

Sebagai penggagas dokumentasi perjalanan Kemenimipas dalam bentuk buku, Asep menyebut upaya memperkuat keamanan lapas dan rutan ditempuh dengan kebijakan pemindahan narapidana berisiko ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan narapidana didasari hasil asesmen risiko.

"Tercatat sebanyak 597 warga binaan dipindahkan pada November-Desember 2024, kemudian 1.232 orang sepanjang 2025, dan 455 orang pada Januari-Maret 2026. Ini kalau berbicara data Maret, namun jika diperbarui jumlah yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan mencapai 3.000 warga binaan berisiko tinggi," ungkap dia.

Selain penguatan keamanan, program pembinaan warga binaan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi produktif. Hingga akhir 2025, sebanyak 12.146 warga binaan tercatat terlibat dalam kegiatan ketahanan pangan. Dari total 468,27 hektare lahan yang digunakan, sekitar 442 hektare telah produktif.