Melihat ke belakang, situasi yang terasa menyesakkan dan seolah tanpa jalan keluar ini sejatinya pernah dialami oleh negara lain. Kita bisa menarik pelajaran berharga dari Korea Selatan pada kurun waktu 2016 hingga 2017. Kala itu, Negeri Ginseng berada di ambang kelumpuhan total akibat badai krisis multidimensi yang menerjang nyaris seluruh fondasi kenegaraannya.
Korea Selatan saat itu dihadapkan pada skandal politik dan penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye. Skandal ini membuka kotak pandora mengenai campur tangan pihak luar dalam urusan negara dan korupsi yang menggurita hingga ke lingkaran konglomerasi besar.
Pada fase awal krisis tersebut, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah yang keliru secara fatal. Mereka memilih untuk menutup rapat pintu informasi, berlindung di balik tembok birokrasi, dan terus-menerus mengeluarkan bantahan normatif. Dampaknya luar biasa merusak.
Jutaan warga tumpah ruah ke jalanan Kota Seoul. Mereka membawa lilin, menuntut keadilan, menuntut transparansi, dan mendesak pemulihan fungsi negara. Kemarahan publik tidak bisa lagi diredam dengan pernyataan pers satu arah.
Di balik keruntuhan tersebut, masa transisi kepemimpinan yang berujung pada terpilihnya Presiden Moon Jae-in membawa angin perubahan radikal, terutama dalam cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Mereka berhasil membalikkan keadaan dalam waktu yang relatif singkat.
Kuncinya ada pada keberanian untuk merombak total pendekatan komunikasi krisis dan menyelaraskannya dengan tindakan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu di lapangan.
