"Selama ini persoalan truk ODOL menjadi pekerjaan rumah kita. Kejati Banten memberikan pendapat hukum tanpa diminta, sehingga bisa kita tindak lanjuti," kata Andra.
Ia berharap sinergi tersebut tidak hanya memperkuat aspek hukum dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Bagi Pemprov Banten, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan benar, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
