NADIKABAR.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pemerintah daerah dan masyarakat mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Kepala BGN Sudaryono di Aceh Besar, Rabu, mengatakan pengawasan oleh pemerintah daerah tersebut untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai yang diharapkan serta mutu makanan yang disajikan tetap terjaga.
"Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program MBG. Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah, kepala daerah, dan masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi program nasional tersebut," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono pada peresmian SPPG wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi tinggi yang dipusatkan di Gampong Meunasah Masjid, Kecamatan Leupeung, Kabupaten Aceh Besar.
Menurut dia, BGN tidak bisa sendiri bekerja dan mengawasi SPPG yang melayani Program MBG. Oleh karena itu, BGN membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
Sudaryono menyebutkan jumlah SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 27 ribu unit. Puluh ribuan SPPG tersebut melayani makanan anak sekolah penerima manfaat mencapai 57 jutaan orang.
"Sekarang ini sudah terbentuk Satuan tugas atau Satgas MBG di daerah. Manfaatkan keberadaan satgas tersebut mengawasi SPPG. Kami juga berharap kepala daerah melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap SPPG," katanya.
Ia mengatakan sidak tersebut untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai prosedur. Serta memastikan kualitas makanan yang diproduksi dapur MBG tersebut tetap terjaga, sehingga apa yang diharapkan dari program tersebut dapat tercapai.
"Kami menyiapkan saluran pelapor pelaksanaan program MBG. Setiap pelaporan akan kami tindak lanjuti. Kami juga menutup sejumlah dapur berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah," katanya.
BGN, kata dia, tidak menutup mata masih banyaknya persoalan dalam pelaksanaan Program MBG. Persoalan tersebut akan terus diselesaikan, sehingga pelaksanaannya benar-benar seperti yang diharapkan.
"Kami terus membenahi pelaksanaan Program MBG agar semakin tepat sasaran. Termasuk menggunakan data Kementerian Pendidikan berdasarkan nama dan alamat peserta didik sebagai penerima program," kata Sudaryono.
