NADIKABAR.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya melibatkan posyandu untuk turut mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau penerima manfaat dengan tepat sasaran.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BGN dan Tim Pembina Posyandu Pusat dalam rangkaian Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia bagian tengah di Bali pada Kamis (22/10).
"Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, melainkan juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, kader posyandu memiliki posisi strategis karena tersebar hingga tingkat desa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jangkauan tersebut dapat mendukung BGN dalam memastikan kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi gizi memperoleh manfaat program sesuai kebutuhan.
Sudaryono mengemukakan, sasaran MBG tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga kelompok non-peserta didik, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Ia mengatakan, jumlah sasaran kelompok 3B mencapai sekitar 21 juta orang. Lebih dari 10 juta di antaranya telah menerima MBG, sementara cakupan penerimaannya masih perlu diperluas.
"MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader posyandu dan PKK,” tegasnya.
Ia menambahkan, perluasan cakupan penerima manfaat terus dilakukan seiring dengan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses terhadap makanan bergizi sekaligus mendukung pencegahan masalah gizi sejak dini.
Selain membantu pendataan dan edukasi, ia mendorong kader posyandu untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Kader dapat menjadi mitra BGN dalam memantau proses penyediaan makanan di SPPG, termasuk kesesuaian proses memasak, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga ketepatan waktu distribusi.
"Kami juga membuka ruang bagi kader posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan," tuturnya.
Menurut dia, partisipasi publik menjadi unsur penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan program. Keterlibatan masyarakat, termasuk kader posyandu yang berada dekat dengan penerima manfaat, dapat membantu BGN memperoleh informasi mengenai kondisi aktual di lapangan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih responsif.
