Ia menyebut berbagai pembenahan tersebut, bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0.

Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

Menurut dia, penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan bagian penting memastikan program MBG memberikan manfaat secara optimal, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampak terhadap masyarakat.

"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," demikian Sudaryono.