NADIKABAR.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," kata dia di Jambi, Jumat.
Kebijakan itu, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan perlu segera mendapatkan perhatian.
Ia menjelaskan pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Ia juga mengatakan BGN terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program.
Pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.
Sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, mulai dari kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujarnya.
Ia menyebut berbagai pembenahan tersebut, bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0.
Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.
Menurut dia, penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan bagian penting memastikan program MBG memberikan manfaat secara optimal, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampak terhadap masyarakat.
"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," demikian Sudaryono.