Sudaryono menjelaskan evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut, tetapi sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur.
Menurut Sudaryono, pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka," jelas Sudaryono.
"Tapi sekarang kita tertibkan semua," lanjutnya.