Sudaryono menegaskan penataan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Sudaryono juga mengungkapkan terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam sejumlah kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap kelanjutan pemberian program.
Selain menertibkan daftar penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu. Sudaryono menyebutkan sebagian dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program telah mendapatkan tindakan, termasuk penutupan.
"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.