Sementara Satu Peta berfungsi memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, dan koridor logistik guna memperkuat konektivitas distribusi, sedangkan Satu Aksi menjadi dasar kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah prioritas intervensi.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan mengatakan, hasil analisis neraca pangan harus dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan target program dan alokasi anggaran.
Dengan demikian, ujar dia, neraca pangan tidak hanya menjadi instrumen pemantauan ketersediaan komoditas tetapi juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan wilayah.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menjelaskan, neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan untuk mengidentifikasi potensi surplus maupun defisit komoditas di setiap daerah.
Informasi itu memungkinkan pemerintah mengantisipasi kekurangan pasokan lebih awal melalui langkah stabilisasi termasuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Bapanas juga mendorong pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) secara lebih selektif dengan mempertimbangkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.