Dalam rapat ini, pemerintah daerah se-Jawa turut mengidentifikasi sejumlah kendala terutama keterbatasan data perdagangan antarwilayah melalui jalur darat, perbedaan sumber dan metodologi penghitungan.
Pemda juga menyoroti perlunya penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong perbaikan proses bisnis pendataan Perdagangan Antarwilayah melalui perluasan cakupan survei dan integrasi data administratif lintas instansi.
Upaya itu dilakukan melalui pemanfaatan digitalisasi data angkutan barang melalui E-Manifest SUMBA yang dikembangkan Kementerian Perhubungan dan INATRADE-OSS milik Kementerian Perdagangan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menekankan perlunya penyempurnaan metodologi penghitungan stok pangan tingkat provinsi dengan memperhitungkan perdagangan antarwilayah di dalam provinsi agar gambaran ketersediaan komoditas semakin akurat.
Nantinya, penguatan neraca pangan Jawa diarahkan pada harmonisasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan pencatatan arus perdagangan komoditas strategis dengan mengoptimalkan peran BUMD pangan, pengelola pasar, dan simpul distribusi utama.