Koordinasi layanan kesehatan di Indonesia dan Arab Saudi diharapkan memastikan jemaah mampu menjalankan rangkaian ibadah secara aman, bukan sekadar memenuhi syarat keberangkatan.
Pemerintah juga didorong menyampaikan daftar jemaah yang berhak melunasi, jadwal pembayaran, mekanisme pelunasan, serta persyaratan kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang cepat dan seragam dibutuhkan agar calon jemaah usia produktif dapat mengatur pekerjaan, keuangan keluarga, dan persiapan perjalanan tanpa kebingungan.
Komisi VIII akan melanjutkan fungsi pengawasan agar setiap komponen pembiayaan benar-benar kembali menjadi layanan nyata bagi jemaah. Dengan jadwal yang jelas, pelunasan tepat waktu, dan evaluasi mutu yang konsisten, penyelenggaraan haji 2027 diharapkan lebih terjangkau, sehat, aman, dan berkeadilan.
