NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa aksi pengendalian perubahan iklim bukan merupakan beban biaya atau hambatan pembangunan, melainkan bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada High-Level Meeting di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat
Menurutnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan komitmen aksi iklim dalam dokumen pembaruan komitmen nasional (Enhanced NDC dan Second NDC) menuju net-zero emissions pada 2060.
Dalam hal ini, ia mengatakan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkret yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.
