NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Ia menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap arah pembangunan tersebut agar kebijakan yang diambil dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Bima menilai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 perlu didasarkan pada pemahaman mengenai masa depan yang ingin dicapai, kemudian dituangkan ke dalam kebijakan yang tepat.
Bima mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan dapat membawa Indonesia menuju kondisi yang tidak diharapkan. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan pembangunan membuka kesempatan ekonomi yang merata sekaligus menjaga lingkungan dalam jangka panjang.
"Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam The 4th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10).
Bima turut menyoroti pengembangan pekerjaan hijau (green jobs) sebagai peluang untuk memperluas lapangan kerja di bidang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan ekonomi daerah perlu memperhatikan peluang tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan kebutuhan pekerjaan pada masa depan.
Bima menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang dapat memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan persoalan lingkungan.
Untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Bima mendorong keterlibatan generasi muda sejak tahap perencanaan. Ia meminta kepala daerah menyediakan ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan terkait lapangan kerja, ruang publik, transportasi, hingga kebutuhan perkotaan lainnya.
"Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba, ... governors should invite the students also for development planning," tegasnya.
Pelibatan tersebut perlu didukung oleh cara kerja pemerintah yang terbuka dan kolaboratif. Bima menekankan agar musyawarah perencanaan pembangunan juga memberikan ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal untuk menyampaikan kebutuhan dan ikut menentukan arah pembangunan.
"Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna," pungkasnya.
