NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum. Upaya tersebut perlu didukung pemutakhiran data serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di daerah.
"Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," ujar saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, seperti dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Menurut Bima, Pemda perlu memahami perkembangan strategi industri tembakau di lapangan. Pemasaran produk tembakau tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, tetapi juga melalui pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga. Kondisi tersebut menuntut Pemda untuk lebih cermat mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang dapat memengaruhi masyarakat.
Dari sisi regulasi, Bima menegaskan bahwa Kemendagri bertugas memastikan produk hukum yang diterbitkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional. Keselarasan tersebut diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten, termasuk dalam membatasi iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan.
