Ia juga mengingatkan adanya potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi daerah.
"Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya," tegasnya.
Selain penyelarasan regulasi, Bima menyoroti perlunya penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, keberadaan peraturan belum cukup apabila tidak disertai implementasi dan tindakan nyata di lapangan. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan ketentuan KTR dijalankan secara konsisten.
"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," katanya.
