NADIKABAR.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan desk investasi di lima kelompok wilayah dapat mendorong realisasi investasi hingga Rp100 triliun melalui penguatan koordinasi dan penyelesaian hambatan investasi di daerah.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam peresmian Desk Investasi Sumatera Utara di Medan, Senin, mengatakan, desk investasi dibentuk untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Menurut dia, desk tersebut akan diisi personel Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar dapat berinteraksi langsung setiap hari dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Todotua menjelaskan, desk investasi tidak mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Namun, keberadaannya diharapkan mempercepat koordinasi ketika persoalan investasi melibatkan beberapa instansi.
Ia menyebut BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS) menjadi wadah bersama pelayanan perizinan yang terhubung dengan 38 kementerian/lembaga.
Menurut dia, salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah koordinasi teknis, termasuk terkait perizinan lokasi yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Harapannya desk investasi ini bisa merupakan suatu wadah koordinasi yang lebih taktis lagi ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha,” katanya.
Program desk investasi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan BKPM dirancang secara bertahap, dimulai dari pengenalan awal di Bali dan Batam, lalu berlanjut ke Kota Medan sebagai kota pertama dalam perluasan berikutnya dengan peran strategis sebagai hub investasi di Pulau Sumatera.
Tahap pengembangan selanjutnya akan diperluas ke wilayah Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Secara rinci, program ini terbagi menjadi beberapa kelompok desk wilayah dengan target realisasi investasi masing-masing, yakni Desk Jakarta (Pusat) mencakup wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung dengan target Rp40 triliun.
Kemudian, Desk Sumatera Utara berpusat di Medan mencakup seluruh wilayah Pulau Sumatera dengan target Rp13 triliun; Desk Kalimantan Timur berpusat di Balikpapan mencakup seluruh wilayah Pulau Kalimantan dengan target Rp16 triliun.
Selain itu, Desk Sulawesi Selatan berpusat di Makassar mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan target Rp17 triliun; serta Desk Jawa Tengah berpusat di Semarang mencakup Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan target Rp14 triliun.
Melalui desk investasi, Todotua berharap koordinasi lintas instansi dan pelayanan perizinan dapat berjalan lebih cepat sehingga hambatan investasi di daerah dapat segera diselesaikan.
