"Jadi, melalui kemitraan, maka tentunya akan mendapatkan akses pasar, kemudian juga transfer knowledge dan pengetahuan peningkatan kapasitas usaha," kata dia.
Adapun pemerintah juga memiliki regulasi pendukung dari upaya kemitraan ini. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur dan memberikan prioritas kepada UMKM penyandang disabilitas dan/atau UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, terdapat penyempurnaan mengenai mekanisme komitmen kemitraan, integrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) pelaporan realisasi kewajiban kemitraan, monitoring dan evaluasi, serta penguatan peran pemerintah daerah.
"Ini agar pelaksanaan kemitraan dapat diharapkan menjadi terstruktur, transparan dan tentunya terukur," ujar Sri.