NADIKABAR.COM β Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total Komitmen Kemitraan Usaha (KKU) Nasional periode 2021-2026 mencapai Rp33,4 triliun.
βTerkait dengan capaian komitmen kemitraan nasional hingga Oktober tahun 2026 telah tercatat nilai komitmen kemitraan nasional sebesar Rp33,4 triliun, terdiri atas 1.305 usaha besar berdasarkan surat pernyataan komitmen (SPK) yang disetujui selama periode 2021-2026 tanpa membatasi pelaksanaan kemitraan," kata Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Sri Moertiningroem dalam forum diskusi secara daring di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Sri menjabarkan bahwa dalam KKU selama periode tersebut, tercatat hampir 2.000 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang turut menjadi mitra dari kemitraan dengan usaha besar.
"Berdasarkan Komitmen Kemitraan Usaha atau KKU selama periode 2021-2026, tercatat sebanyak 1.936 UMKM yang menjadi mitra usaha besar, artinya kesepakatan ini menjadi kewajiban usaha besar untuk merealisasikan bermitra atau berkolaborasi dengan UMKM," ujar dia.
Sri melanjutkan peluang kemitraan tersebut mencakup berbagai bidang pekerjaan, mulai dari penyediaan jasa konstruksi, katering, suplai alat tulis kantor (ATK), dan lain sebagainya.
"Tentunya, ini menjadi peluang bagi UMKM yang sangat beragam, tidak terbatas pada sektor industri tertentu. Ini tentunya memastikan UMKM dapat mewujudkan kesepakatan dengan realisasi pekerjaan," kata dia.
Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga turut mendorong sistem kemitraan melalui sejumlah aspek penting, dalam rangka memperkuat ekosistem tersebut.
Adapun beberapa aspek tersebut adalah penguatan basis data UMKM, penguatan legalitas dan kesiapan usaha, perluasan fasilitas akses kemitraan, dan penguatan kapasitas pengawasan pelaksanaan kemitraan.
"Selain itu, juga penguatan monitoring-evaluasi pelaksanaan kemitraan, adalah bagaimana kita bisa memperkuat realisasi kemitraan identifikasi kebutuhan pembina UMKM," kata Sri.
Menurut Sri, kemitraan antara usaha besar dan UMKM menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan dalam rantai pasok industri, sehingga upaya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
"Jadi, melalui kemitraan, maka tentunya akan mendapatkan akses pasar, kemudian juga transfer knowledge dan pengetahuan peningkatan kapasitas usaha," kata dia.
Adapun pemerintah juga memiliki regulasi pendukung dari upaya kemitraan ini. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur dan memberikan prioritas kepada UMKM penyandang disabilitas dan/atau UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, terdapat penyempurnaan mengenai mekanisme komitmen kemitraan, integrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) pelaporan realisasi kewajiban kemitraan, monitoring dan evaluasi, serta penguatan peran pemerintah daerah.
"Ini agar pelaksanaan kemitraan dapat diharapkan menjadi terstruktur, transparan dan tentunya terukur," ujar Sri.