NADIKABAR.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerapkan mekanisme fiktif positif pada 287, dari sekitar 560 jenis perizinan, untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada investor.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin, mengatakan penerapan mekanisme tersebut menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk memperbaiki pelayanan perizinan.

Fiktif positif merupakan mekanisme yang menyatakan permohonan perizinan dianggap disetujui secara hukum apabila tidak ditindaklanjuti hingga batas waktu yang ditentukan, sepanjang persyaratan permohonan telah dipenuhi.

Dengan mekanisme tersebut, apabila permohonan perizinan berusaha telah lengkap dan sesuai prosedur, tetapi belum diproses hingga batas waktu pelayanan atau service level agreement (SLA), permohonan dapat dianggap disetujui melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Penerapan mekanisme tersebut memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 175 ayat (7) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Dari 560-an perizinan ini, sekarang sudah 287 yang kami fiktif positif-kan. Jadi, kami bikin time frame,” kata Todotua.

Ia mencontohkan perizinan usaha hotel yang saat ini ditargetkan dapat diterbitkan dalam waktu 20 hari.

Todotua mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian waktu kepada pelaku usaha, agar proses investasi tidak terhambat oleh lamanya pengurusan perizinan.

Dia menuturkan pada awal dirinya bergabung di BKPM, terdapat sekitar Rp2.500 triliun potensi investasi yang mengalami hambatan akibat persoalan perizinan.

Sebagai upaya lain untuk mengatasi hambatan investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga membentuk desk investasi di sejumlah daerah. Sebelumnya, fasilitas tersebut telah dibentuk di Batam, Kepulauan Riau, dan Denpasar, Bali.

Desk investasi serupa kemudian diresmikan di Medan, Sumatera Utara, dan akan diperluas ke Semarang, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, serta Makassar, Sulawesi Selatan.

Melalui desk investasi, pemerintah akan menempatkan personel BKPM di daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, sekaligus membantu mengurai kendala perizinan dan investasi.

BKPM menargetkan desk investasi di beberapa wilayah tersebut dapat mendorong realisasi investasi hingga Rp100 triliun melalui penguatan koordinasi dan penyelesaian hambatan investasi di daerah.