NADIKABAR.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sisa lahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum padam di enam provinsi prioritas mencapai 96,07 hektare hingga 28 September 2026, setelah tim gabungan memadamkan 431,53 hektare.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan dalam konferensi pers bersama desk koordinasi penanggulangan karhutla di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, mengatakan luas lahan terbakar tercatat 527,60 hektare, dengan pemadaman melalui operasi darat mencapai 369,03 hektare dan operasi udara 62,50 hektare.
Secara kumulatif, sisa area yang belum padam berkurang 62,29 hektare dibandingkan data pada 27 September 2026. Penurunan tersebut terutama didorong pemadaman di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Tengah yang mencatat penurunan sisa area sebesar 46,70 hektare.
"Memang minggu ini Kalimantan Tengah menjadi fokus kita," kata Berton.
Berdasarkan pemantauan selama sepekan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 335 hektare, sedangkan upaya pemadaman mencapai 255 hektare pada 25 September 2026.
Selain Kalimantan Tengah, penanganan terus dilakukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, kondisi karhutla di Riau relatif terkendali karena hujan alami cukup banyak terjadi, selain pelaksanaan modifikasi cuaca.
Meski secara nasional terjadi penurunan sisa area, Riau dan Sumatera Selatan masih mencatat kenaikan masing-masing 0,50 hektare dan 4,15 hektare dibandingkan hari sebelumnya.
"Oleh karena itu, kami berupaya untuk menurunkan ini bahkan sampai ke titik 0 sehingga tidak ada lagi gap antara yang merah," kata Berton.
Untuk mempercepat penanganan, BNPB menjalankan operasi darat dengan mengerahkan personel dan peralatan, terutama di wilayah yang masih memiliki titik karhutla.
BNPB juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di enam provinsi membentuk kelompok beranggotakan sedikitnya 15 orang yang dilengkapi peralatan minimum untuk mendukung pemadaman di daerah.
Pada operasi udara, BNPB mengerahkan 56 unit helikopter dan pesawat, terdiri atas 13 unit untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta 43 unit untuk operasi pengeboman air (water bombing).
Operasi udara turut melibatkan armada BNPB dan TNI untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Namun, pelaksanaannya menyesuaikan kondisi jarak pandang dan atmosfer.
"Water bombing itu sangat tergantung pada visibility atau jarak pandang, sedangkan TMC tergantung visibility juga, keadaan atmosfer, keadaan bibit udara, bibit hujan yang ada di angkasa," ujar dia.
BNPB juga mengoptimalkan reposisi armada dengan memindahkan pesawat atau helikopter dari wilayah yang terkendala jarak pandang ke daerah lain yang memungkinkan operasi dilakukan.
Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus menekan sisa area karhutla hingga tidak lagi terdapat lahan yang belum tertangani.
