NADIKABAR.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mulai mengalihkan fokus kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seiring peralihan musim hujan.
Kepala BNPB, Kristomei Sianturi dalam rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca di Posko Terpadu Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa evaluasi ini penting untuk memetakan wilayah yang masih membutuhkan intervensi cuaca maupun daerah yang sudah mulai memasuki musim hujan.
"Jadi, pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi, termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan," kata dia.
Melalui evaluasi tersebut, armada dan aset OMC yang sebelumnya beroperasi di wilayah yang kini mulai diguyur hujan, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat akan direposisi ke daerah lain yang masih membutuhkan penanganan atau mulai menunjukkan kerawanan, di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, hingga Papua Selatan.
"Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana," ujarnya.
Seiring dengan pergeseran tantangan kebencanaan dari kebakaran hutan menuju potensi banjir, Kepala BNPB menegaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/2026 per 30 Oktober 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.
Surat edaran yang telah didistribusikan kepada para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan personel, peralatan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi banjir dan longsor.
"Mengingat beberapa daerah dilaporkan telah mulai mengalami banjir akibat peralihan musim, saya mengimbau seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing," kata Kristomei.
Rapat koordinasi strategis yang diselenggarakan secara hybrid tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), perwakilan TNI/Polri, serta berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
