Dalam rapat tersebut, Kristome menekankan pentingnya instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi erat antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya.
Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai armada alutsista seperti helikopter telah dikerahkan, BNPB menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terkait keefektifan operasi di lapangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pergerakan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan serta jumlah titik panas (hotspot).
"Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?," ucap Kristomei.
Sebagai langkah taktis, Kristomei mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko diwajibkan memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.
Selain itu, BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), baik yang berbasis NaCl maupun penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.
