Dia menjelaskan bahwa laporan biaya tambahan tersebut disinyalir terjadi akibat kurangnya pemahaman penerima manfaat mengenai mekanisme serta spesifikasi teknis bangunan.
BNPB telah merancang huntara sebagai tempat tinggal sementara yang mempertimbangkan risiko gempa selama masa transisi, sehingga ukuran maupun bentuk fisiknya tidak akan sama dengan bangunan rumah permanen sebelum gempa.
Untuk mencegah kesalahpahaman, BNPB terus menggencarkan sosialisasi standar konstruksi keselamatan kepada pemerintah daerah dan warga. Lokasi titik pembangunan huntara, baik skema mandiri maupun komunal, ditentukan langsung oleh penerima manfaat berdasarkan musyawarah desa.
