Program yang dibahas meliputi rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.
Selain pembangunan, BNPP RI juga menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan perbatasan di Karimun. Persoalan ini meliputi mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), illegal crossing melalui jalur atau pelabuhan tidak resmi, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan barang, seperti narkotika, rokok, balpres, dan pasir timah.
Makhruzi menegaskan perlunya penguatan sektor keamanan untuk mengantisipasi berbagai aktivitas ilegal sekaligus memastikan lalu lintas orang dan barang di kawasan perbatasan berlangsung sesuai ketentuan.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan pembangunan Kabupaten Karimun. Program tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas SDM di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan, penciptaan 5.000 lapangan kerja, peningkatan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar air dan listrik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rocky menyampaikan, Karimun memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain industri maritim, manufacturing, construction, and services, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan dan kelautan, serta pertambangan mineral logam dan batuan.
