Sebagai wilayah yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di kawasan Selat Malaka, Karimun juga memiliki posisi strategis dalam aktivitas pelayaran internasional, industri dan logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja beserta sarana transportasi pendukung, serta jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kemudian, revitalisasi Pasar Sri Karimun, pengaman pantai Pongkar sepanjang 500 meter, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Usulan lainnya meliputi peningkatan jalan nasional di Pulau Karimun, penambahan armada laut, pengadaan speedboat ambulans laut, pemasangan lampu jalan di Kecamatan Moro dan Meral Barat, pembangunan seawall/SWRO di Tokong Hiu, pengembangan Pos TNI AL Tokong Hiu, pembangunan gedung SD Negeri di Karimun dan Tebing, pengadaan mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter, serta pembangunan kolam renang.
Audiensi tersebut menjadi ruang koordinasi bagi BNPP RI dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan agenda pengelolaan perbatasan. Pembahasan diarahkan agar pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi, dan keamanan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Karimun.
