NADIKABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan yang lebih proaktif untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dalam rangka mencegah penyimpangan urusan pertanahan.
"Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret," kata Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN Wahyu Widada dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan perlu dicegah dengan pengawasan internal yang kuat.
Wahyu Widada mengatakan, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan adalah bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.