Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan kata dia, diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di ATR/BPN mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.
Selain penguatan fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas.
"Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan," ujarnya.