NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, selama 2024-2026, pihaknya telah menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan, serta menerbitkan atural label gizi atau Nutri-level, sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan melalui perlindungan publik.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap produk yang beredar di Indonesia. NIE itu terdiri dari 105.354 produk dalam negeri dan 39.509 produk impor.

"BPOM juga menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Peraturan tersebut mengatur tentang pencantuman informasi nilai gizi melalui penerapan Nutri-Level, sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami dalam memilih pangan," kata Taruna.

Taruna menjelaskan, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pihaknya menjalankan peran strategis dalam memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.

Dukungan BPOM terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diwujudkan melalui pengawasan keamanan pangan, pendampingan fasilitas pelayanan, serta edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat.

Pada semester I tahun 2026, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memberikan pendampingan kepada 76 SPPG untuk mendukung penerapan praktik pengolahan pangan yang baik dan sistem keamanan pangan.

“BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program," katanya.

Dalam program Makan Bergizi Gratis, katanya, pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan. Dengan demikian, program pemerintah dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). Sidang tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan pemerintahan sekaligus penegasan arah kebijakan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras dan dedikasi jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama pemerintahan. Presiden juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah ketidakpastian global.

“Di tengah kita lihat dunia penuh tantangan, kita masih bersyukur, masih bersyukur bahwa kita relatif dalam keadaan baik. Pangan kita terkendali, prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan hal strategis bagi ketahanan nasional, terutama dalam situasi krisis yang dapat menghambat pasokan dari negara lain. “Dalam waktu cepat, saudara-saudara, pangan itu menentukan karena sekarang pangan bisa menjadi senjata,” tuturnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Arahan tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.