Ia mengatakan kontribusi BUMD menjadi salah satu komponen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik melalui pendapatan yang bersumber dari daerah.

Terlebih sebagai lembaga intermediasi keuangan milik daerah, BPR Kertaraharja juga berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan mendukung pembiayaan ekonomi lokal.

Berdasarkan informasi perusahaan, BPR Kertaraharja memiliki aset lebih dari Rp540 miliar dengan jaringan penghimpunan dana yang mencakup lebih dari 50 ribu rekening tabungan dan 2.036 rekening deposito.