NADIKABAR.COM — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Satu Data Reforma Agraria Nasional perlu diperkuat dengan Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam kelestarian kawasan hutan.

"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan," kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dedi menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, untuk mencari titik temu dan menuntaskan konflik agraria dan kelestarian hutan.

Persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.

"Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.

Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.

Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.

"Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru," katanya menambahkan.