NADIKABAR.COM — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperkuat sinergi untuk memastikan reforma agraria berjalan seiring dengan program pemberdayaan masyarakat.
"Pertemuan ini membahas penguatan sinergi kedua lembaga untuk memastikan reforma agraria berjalan seiring dengan program pemberdayaan, sehingga manfaat kebijakan pertanahan dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat, terutama kelompok yang membutuhkan akses terhadap tanah dan kesempatan ekonomi," kata Kepala BRAN Dedi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari pembagian tanah atau penerbitan sertifikat.
Tanah harus menjadi modal bagi rakyat untuk meningkatkan penghasilan, mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan keluar dari kemiskinan.
Ia menegaskan reforma agraria perlu dijalankan sebagai satu ekosistem yang menghubungkan akses terhadap tanah dengan pemberdayaan dan penguatan ekonomi.
"Tanah yang diberikan kepada rakyat harus didukung dengan perencanaan yang tepat, pendampingan, serta keterhubungan dengan program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan. Dengan demikian, reforma agraria tidak berhenti pada kepastian hak atas tanah, tetapi berlanjut menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Dedi Prasetyo.
Menurut dia, pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi BRAN dan Kemenko PM dalam menyelaraskan program, data, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Pihaknya pun meminta dukungan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat agar data kemiskinan dapat menjadi dasar penentuan wilayah prioritas sebelum redistribusi tanah dilaksanakan.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan agraria sekaligus memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara Menko PM Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
"Kami menyambut positif pengembangan ekosistem reforma agraria dan mendorong komunikasi berkelanjutan untuk menyelaraskan tugas kedua lembaga," katanya.
