NADIKABAR.COM — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan Reforma Agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah, namun harus diikuti kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
"Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," kata Dedi dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, berdasarkan data yang ada realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, kata Dedi, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.