Selain itu, terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah saja," ujarnya.
Untuk itu, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata RuanglBadan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.