NADIKABAR.COM β Polri akan mendalami dan mendata perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait minimal 70 persen hasil IUP harus dinikmati negara.
βTentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,β kata Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Kapolri memastikan bahwa Polri akan menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pertambangan.