NADIKABAR.COM β€” Polri akan mendalami dan mendata perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait minimal 70 persen hasil IUP harus dinikmati negara.

β€œTentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Kapolri memastikan bahwa Polri akan menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pertambangan.