Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Tindak lanjuti Presiden, Polri akan dalami perusahaan pelanggar IUP
Polri akan mendalami dan mendata perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden P
Redaksi NadiKabar
β
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Selasa, 17 November 2026 pukul 18:50 WIB
• β± 2 menit baca
Selain itu, Presiden menyebut seluruh ekspor kini harus melalui satu pintu agar volume yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim.
βKalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,β ujarnya. Menurut dia, gubernur di banyak daerah juga melaporkan masalah serupa.
Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menegaskan sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.